BPS Catat Terjadi Inflasi 0,45% di Jabar Selama Februari 2024

SiwinduMedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat terjadi inflasi bulanan sebesar 0,45% pada Februari 2024 di Provinsi tersebut.

Pengendalian inflasi di tahun 2024 masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan, utamanya dalam pengendalian inflasi pangan.

Bahan pangan, seperti beras menjadi penyumbang inflasi terbesar, dengan kontribusi inflasi yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 0,29%.

Komoditas beras sejak awal tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 7,27% (mtm). Dengan level harga beras medium dikisaran Rp14.000-14.500 per kg dan beras premium dikisaran Rp15.500-16.000 per kg.

Permasalahan komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras tersebut, seringkali dipengaruhi oleh faktor struktural dan seasonal iklim ekstrem pertanian. Yang pada akhirnya, berpengaruh pada ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.

Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan koordinasi dari pemangku kebijakan. Terlebih jelang Ramadhan dan HBKN Idul Fitri tahun 2024.

Bank Indonesia melakukan pendalaman isu, melalui Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengendalian Inflasi Beras di Wilayah Ciayumajakuning. Bertempat di Aula Linggarjati Kantor Cabang BI Cirebon, Jum’at (1/3/2024).

FGD dihadiri oleh Pj Walikota Cirebon Drs Agus Mulyadi, Kepala Perwakilan BI Kota Cirebon Anton Pitono, para Kepala Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan dan Pertanian di wilayah Ciayumajakuning, para pengusaha beras dan toko retail Ciayumajakuning, kelompok tani dan undangan lainnya.

Kepala Perwakilan BI Kota Cirebon Anton Pitono mengatakan tujuan dilaksanakan FGD tersebut, untuk mengidentifikasi tantangan struktural dan seasonal pada komoditas pangan tertentu di masing-masing wilayah kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciayumajakuning.

“Serta untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi secara terukur untuk menahan laju inflasi terutama menjelang Ramadhan dan HBKN Idul Fitri,” ucapnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Dr Wahyu Hidayah MSi, yang hadir sebagai narasumber menyampaikan, dari sisi pasokan dan ketersediaan beras, Kabupaten Kuningan sejak bulan Januari sudah ada produksi dari panen padi.

Wahyu menjelaskan, luas panen padi di Kabupaten Kuningan pada bulan Januari 1.205 ha, bulan Februari 1.577 ha, bulan Maret 4.513 ha, dan untuk bulan April 12.393 ha.

“Walaupun panen raya terjadi pada bulan April setelah lebaran, namun produksi beras dari luas panen bulan Februari dan Maret 2024 masih tetap surplus memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Kuningan. Jika dihitung secara matematis Produksi = Luas Tanam x Provitas.  Konsumsi = Jumlah Penduduk x Konsumsi perkapita. Maka produksi selama bulan Februari dan Maret 2024, produksi padi/beras masih surplus, dengan syarat produksi tidak keluar atau dijual keluar Kabupaten Kuningan,” tutur Wahyu.

Untuk strategi/upaya pengendalian inflasi beras di Kabupaten Kuningan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan bekerja sama dengan Perum Bulog Cirebon melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) rutin setiap hari Minggu di Car Free Day.

Beras sebanyak 46,5 ton telah tersalurkan kepada masyarakat. Diskatan tetap melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan, sebanyak 2.465,14 ton beras dari cadangan beras pemerintah telah tersalurkan pada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Strategi lain yang akan kami lakukan yaitu dengan program Padaringan (Penjualan bahan pangan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan), kemudian penyaluran beras SPHP oleh Bulog ke kios-kios di pasar tradisional dan modern. Kemudian pemberian bantuan modal bagi lumbung pangan masyarakat,” jelasnya.

Wahyu mengatakan, tidak hanya upaya pengendalian inflasi beras saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, untuk pangan lain atau kebutuhan pokok sehari-hari lainnya pun. Diskatan melakukan upaya-upaya penanganan, yaitu dengan GPM dan pasar tani petani milenial, kemudian pemberdayaan KWT melalui program P2L yang telah terbukti sebagai pahlawan pengendali inflasi di tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, permasalahan inflasi beras yang dihadapi oleh setiap daerah Ciayumajakuning saat ini dihadapkan pada permasalahan yang sama.

“Harga gabah kering yang tinggi, ketersediaan pupuk bersubsidi dan faktor cuaca buruk yang menyebabkan waktu tanam yang tidak sesuai dengan target,” ungkap Wahyu.

Sementara itu Kepala Kantor Perum Bulog Cirebon, Imam Firdaus Jamal mengatakan bahwa, ketersediaan stok beras untuk mengcover wilayah Ciayumajakuning per tanggal 29 Februari 2024 sebanyak 9.231.158 kg.

“Untuk penyaluran beras SPHP, sudah tersalurkan sebanyak kurang lebih 8.000 ton, dan sisa beras SPHP tersisa 6.000 ton. Pengendalian inflasi beras tahun 2024 dengan program  GPM (Gerakan Pangan Murah), menjadi salah satu solusi dalam penanganannya,” terang Imam.