“Dihabisi” di AKD, Golkar, PKS, Demokrat dan PPP Belum Bersuara

SiwinduMedia.com – Fenomena politik di Kabupaten Kuningan, pasca pertemuan “Cibentang” yang melibatkan 4 pimpinan Parpol, beberapa waktu lalu, belum ada reaksi apapun dari 4 parpol lainnya di luar koalisi PDIP.

Seperti diketahui sebelumnya, 4 Parpol besar di Kuningan terdiri dari PDIP, Gerindra, PKB dan PAN, telah mengajukan perombakan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) kepada pimpinan. Hal itu pun langsung direspon dengan melaksanakan Rapim, dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah (Banmus), dan eksekusinya ada pada rapat paripurna internal DPRD yang telah dilaksanakan pada Rabu kemarin (13/4/2023).

Berdasarkan hasil rapat paripurna internal tersebut, diketahui sejumlah pimpinan AKD telah dirombak. Seperti untuk Ketua Bapemperda yang awalnya diketuai H Didit Pamungkas dari Fraksi Golkar, kini telah diganti oleh Dede Sembada yang juga Ketua Fraksi PDIP.

Lalu di posisi Komisi 1 yang sebelumnya diketuai Rany Febriani SS MHum dari Fraksi Demokrat, saat ini sudah berubah dan digeser oleh Deki Zaenal Muttaqin dari Fraksi Gerindra. Deki sendiri merupakan mantan aktivis yang biasanya bersuara keras saat berada di luar lembaga Pemerintahan.

Selanjutnya, pada AKD Komisi 3, yang sebelumnya diketuai Dede Sudrajat, kini telah berubah dan diketuai oleh Drs H Nunung Sanuhri MPd dari Fraksi PAN. Sedangkan untuk juara bertahan ada pada posisi Komisi 2 dan 4, masing-masing Moh Apip Firmansyah SSy dari Fraksi PKB masih tetap menduduki Ketua Komisi 2, dan Tresnadi masih bertahan pada posisi Ketua Komisi 4.

Dari hasil perombakan ini, posisi Fraksi Gerindra Bintang sangat diuntungkan. Entah karena pertimbangan apa, fraksi tersebut langsung mendapatkan 2 posisi strategis pada AKD. Yakni Ketua Komisi 1 yang kini diduduki Deki Zaenal Muttaqin dan Ketua Badan Kehormatan (BK) yang kini dipegang Toto Thari SE. Sebelumnya, Ketua BK diisi oleh Ir HD Rusliadi MSi dari Fraksi PDIP.

Meskipun menjadi hal biasa dan biasanya kurang begitu menarik perhatian publik dalam terkait perombakan AKD tersebut, namun kali ini peristiwa politik ini justru mengundang berbagai pertanyaan dari publik, yang salah satunya dinyatakan pengamat politik Sujarwo alias Mang Ewo, Boy Sandi Kartanegara, dan aktivis Pemuda Kuningan Dr Mas Kana Kurniawan SHI MAHk.

Kritikan pedas telah disampaikan ketiganya melalui media online ini. Bahkan yang paling disoroti, adalah terkait pertemuan yang dihadiri langsung Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH di RM Cibentang, Jalan Raya Cilowa-Kramatmulya, beberapa hari lalu.

Dalam pertemuan “Cibentang”, diketahui dari keterangan Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE, pembahasan menyangkut perombakan AKD atas adanya usulan 4 fraksi kepada pimpinan. Nuzul pun menyampaikan, dalam pertemuan yang menurutnya bukan agenda buka puasa bersama itu, telah terbentuk koalisi 4 parpol, yang bertujuan agar Kuningan bisa tetap kondusif di tengah banyaknya masalah yang sedang dihadapi saat ini.

“Sekarang kan kita sedang menghadapi banyak masalah. Jadi, kita ingin menyejukkan situasi ini, menyejukkan suasana ini, supaya di akhir masa jabatan Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Acep dan Pak Ridho, itu ada legacy yang baik. Kemudian kita (anggota Dewan, red) akan berakhir satu tahun yang akan datang, kita juga (harus) ada Legacy yang baik, Kita ingin penyelenggara pemerintah itu ya berjalan kondusif,” ungkap Nuzul saat diwawancarai sejumlah wartawan di Cibentang.

Ikut menambahkan, Ketua Fraksi PDIP, Dede Sembada. Dalam pernyataanya, Desem, sapaan akrab mantan Wakil Bupati Kuningan ini, meminta agar wartawan dapat memberitakan masalah tersebut sesuai fakta atau faktual. Ia memprotes judul berita terkait Koalisi “Pengawal” Acep-Ridho, padahal yang ada adalah Koalisi Kebangsaan.

“Mohon Maaf kepada para Awak Media hendaknya klo menulis sesuatu nomenklatur Nama hendaknya berasal dari narasumber berkompeten, Koalisi pendukung Acep -Rido itu dari mana ? Kita telah bersepakat Nama Koalisi kita di parlemen, koalisi Kebangsaan ..  mohon dikoreksi !!,” pinta Desem dalam WA Grup Pojok Gedung Rakyat yang berisikan para anggota Dewan dan wartawan DPRD itu.

Ia juga ingin meluruskan bahwa Fraksi Gerindra dan PAN awalnya tidak terikat Koalisi dengan siapapun, dan sekarang telah bergabung dengan PDIP. “Jadi tidak ada loncat koalisi,” ungkap Desem.

Sementara itu, pasca pertemuan “Cibentang” dan perombakan AKD di DPRD yang rapat paripurnanya hanya diikuti 4 fraksi tersebut, hingga kini belum ada tanggapan dari pihak 4 fraksi lainnya, yakni Golkar, PKS, Demokrat dan PPP. Namun didapat kabar, 4 pimpinan fraksi ini dalam waktu dekat akan segera bersikap.

Saat dimintai komentarnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuningan sekaligus Ketua Pansus Tunda Bayar, H Yudi Budiana SH, enggan memberikan komentar. Ia hanya memberikan sinyal pihaknya akan segera menyikapi persoalan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pertemuan 4 pimpinan Parpol, terdiri dari Ketua DPD Golkar H Asep Setia Mulyana, Ketua DPD PKS Dwi Basyuni Natsir, Ketua DPC Partai Demokrat Drs H Lili Suherli, dan Ketua DPC PPP dr H Toto Taufikurohman Kosim.

“Belum lah ya, nanti dikabari. Kita mau pertemuan dulu dengan para ketua,” singkat Yudi saat dihubungi via telepon oleh SiwinduMedia.com, Kamis (13/4/2023).