Diduga Bermasalah, Proyek Grand Amelia Disegel Warga

SiwinduMedia.com – Perum Grand Amelia yang dibangun oleh PT Bhakti Artha Mulya di Desa Kedung Arum Kecamatan Kuningan dan Desa Gereba Kecamatan Kramatmulya, dari awal berdiri sudah banyak menerima keluhan warga, utamanya tentang masalah pengairan. Puncaknya, Rabu pagi ini (22/5/2024) warga menyegel proyek Grand Amelia 2 yang berada di tahap 11.

“Hari ini kami segel untuk menunjukkan bahwa tuntutan kami itu serius dan mohon ditindaklanjuti. Kita warga tidak cari masalah melainkan cari solusi, tapi pihak pengembang tidak menggubris keluhan kami sehingga kami pun melakukan hal ini,” tutur salah satu RT yang enggan disebutkan Namanya dengan nada kesal.

Salah satu warga setempat, Ageng, menyampaikan bahwa tuntutan warga cukup sederhana yakni sediakan sarana air bersih yang memadai untuk kebutuhan warga sehari-hari. Namun jauh panggang dari api, pengembang proyek abai terhadap keluhan warga.

“Sejak tinggal di sini dari Januari 2023 sampai sekarang masalah air diabaikan oleh pengembang, padahal kami melalui RT, RW sabar dan kooperatif menyampaikan kepada pihak pengembang namun jawabannya hanya diusahakan saja,” kata Ageng.

Sebagaimana diketahui, sebut Ageng, air di Perum Grand Amelia menggunakan sumur bor yang disediakan pengembang. Namun pelayanannya sangat buruk. Bisa jadi paling buruk selama pengembang menyediakan layanan pengairan warga.

“Tolong pemerintah dan aparat kepolisian mengkaji ulang izin operasional pengembang ini. Jika dirasa memang merugikan masyarakat, bisa dikenakan sanksi. Benar, Kuningan butuh investasi, tapi bukan investasi yang abai terhadap warga,” ketus Ageng.

Sebenarnya, lanjut Ageng, dengan pelayanan sangat buruk seperti ini, sangat merugikan. Tidak hanya bagi warga, melainkan juga bagi pengembang. Warga bisa menilai pengembang mana yang layak untuk dipilih produk dan layanannya tentu dengan kualitas yang baik.

“Jika pengembang sadar akan strategi pemasaran dan pelayanan, seharusnya masalah ini bisa diselesaikan segera,” ucapnya.

Selain itu, masih kata Ageng, dominan produk perumahan ini adalah subsidi. Jadi, ada uang rakyat yang diamanahkan di situ. Pihak perbankan juga bisa menilai perusahaan mana yang layak mendapat fasilitas subsidi dari pemerintah dalam pelaksanaannya untuk pelayanan masyarakat.

“Nampaknya jika memang benar tidak bisa amanah dalam menyalurkan program subsidi, bisa saja dilakukan audit karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” harap Ageng.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak pengembang terkait masalah yang muncul sejak lama tersebut. Warga pun menunggu itikad baik pengembang untuk masalah pengairan di kompleks perumahan tersebut.