Informasi dan Berita Mahkamah Konstitusional Terbaru Hari Ini

MK Tegas Larang Kampanye Politik di Tempat Ibadah

MK Tegas Larang Kampanye Politik di Tempat Ibadah

Siwindumedia.com – Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu terkait larangan kampanye di tempat ibadah dan fasilitas pemerintah. Pemohon dalam gugatan itu diajukan warga bernama Handrey Mantiri dan anggota DPRD DKI Jakarta, Yenny Ong. Pasal yang digugat Yenny Ong adalah Pasal 280 ayat (1) huruf …

Dalam Waktu Dekat! MK Segera Putuskan Sistem Pemilu Legislatif 2024, Tertutup atau Terbuka

Dalam Waktu Dekat! MK Segera Putuskan Sistem Pemilu Legislatif 2024, Tertutup atau Terbuka

SiwinduMedia.com – Hingga kini, Mahkamah Konstitusi (MK) masih memproses uji materi Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pemilu. Namun MK memastikan dalam waktu dekat akan segera mengeluarkan putusan apakah sistem Pemilu 2024 masih memberlakukan proporsional terbuka, atau MK malah nantinya akan menerbitkan putusan sistem Pemilu tertutup. Dilansir dari kompas.com, Ketua MK, Anwar …

MK Bakal Bahas soal Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu Secara Internal

MK Bakal Bahas soal Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu Secara Internal

Siwindumedia.com – Perdebatan penggunaan sistem pemilu secara terbuka atau tertutup memasuki tahun politik kembali muncul. Kendati telah ditegaskan melalui UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggaraan pemilihan umum menggunakan sistem proporsional terbuka, namun terdapat pihak yang menghendaki kembali ke sistem proposional tertutup. Terlepas ada kelebihan dan kekurangan kedua sistem proporsional tersebut, …

Tanggapan SBY Soal Isu MK akan Kembalikan Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

Tanggapan SBY Soal Isu MK akan Kembalikan Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

Siwindumedia.com – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi soal kabar Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal memutuskan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. SBY mengingatkan wewenang MK adalah memutuskan sebuah perkara yang tidak sesuai dengan konstitusi. Isu tersebut pertama kali disampaikan oleh ahli hukum tata negara, Denny Indrayana, melalui …