siwindumedia.com Berita Kuningan dan Indonesia Terbaru Hari Ini
SiwinduMedia.com – Berbagai program dan strategi telah dan akan terus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam upaya menurunkan kemiskinan. Sebab, penanganan kemiskinan merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam rangka hal tersebut telah dilaksanakan Sosialisasi Perbup Nomor 30 Tahun 2023 dan Evaluasi Data Kemiskinan Kabupaten Kuningan dan Implementasi Pendidikan Kepemimpinan. Acara dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Kuningan, Kamis lalu (12/10/2023).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Kuningan H Acep Purnama menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting untuk dilakukan, agar seluruh stakeholder terkait dapat memahami dan menerapkan Perbup Nomor 30 Tahun 2023 secara optimal.
“Perbup tersebut merupakan instrumen penting dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan,” kata Bupati.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, Perbup tersebut merupakan alat atau pedoman untuk memudahkan pemerintahan daerah dalam mengukur dan menetapkan warga miskin.
“Pemkab Kuningan berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Untuk itu, Pemkab Kuningan akan terus berupaya meningkatkan kualitas data kemiskinan, mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat,” ucap Bupati.
Bupati juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memunculkan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi baru. Terlebih saat ini pemerintah dituntut untuk berinovasi yang hasilnya sangat ditunggu oleh masyarakat, di tengah-tengah cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi di era sekarang ini.
“Urusan kemiskinan merupakan urusan kita bersama maka dari itu kita perlukan basis data, disinilah peran Kepala Desa sangat penting karena yang paling tahu kondisi sebenarnya, persoalan ini harus menjadi prioritas utama dan kita perhatikan setiap dinamika perubahannya,” sebut Bupati Kuningan.
Turut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala BKPSDM, Kepala Kesbangpol, Kepala Disnakertrans, Para Camat, perwakilan dari masing-masing SKPD dan Kepala Desa. Acara ini dilakukan secara Hibrid yah dilaksanakan secara langsung dan virtual.
