Ironi Infrastruktur Jorjoran tapi Skor LPI Indonesia Turun, Bagaimana Strategi Perubahan Infrastruktur Pemerintah 2024-2029 Kedepan
Ilustrasi infrastruktur yang di bangun di Indonesia. (Foto: emitennews.com)

Ironi Infrastruktur Jorjoran tapi Skor LPI Indonesia Turun, Bagaimana Strategi Perubahan Infrastruktur Pemerintah 2024-2029 Kedepan?

Oleh: Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute)

Bank Dunia baru saja merilis hasil survei Logistics Performance Index (LPI) 2023, yang menunjukkan penurunan skor LPI Indonesia menjadi 3,15. Angka ini jauh tertinggal dari Singapura yang menduduki peringkat pertama dengan skor 4,3, serta Jepang di peringkat ke-15 dengan skor 3,9.

Survei LPI yang dilakukan oleh Bank Dunia melibatkan 139 negara dan mengukur enam indikator terkait dengan bisnis logistik, termasuk kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, timeline, serta pelacakan dan penelusuran (tracking and tracing).

Meskipun skor kepabeanan dan infrastruktur Indonesia mengalami sedikit kenaikan, yaitu masing-masing dari 2,67 (2018) menjadi 2,8 (2023) dan 2,9 (2023), namun skor pengiriman internasional dan kompetensi serta kualitas logistik justru menurun drastis. Skor pengiriman internasional turun dari 3,23 (2018) menjadi 3 (2023), sedangkan skor kompetensi dan kualitas logistik turun dari 3,1 (2018) menjadi 2,9 (2023).

Aneh, Infrastruktur yang gencar tidak berhasil meningkatkan akselerasi logistik

Jika melihat kebelakang, publik dijejali dengan propaganda keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan secara jorjoran terutama infrastruktur berbayar seperti jalan (tol).

Namun justru hal ini dianggap salah arah, karena keberadaannya infrastruktur berbayar seperti jalan tol ini tidak mampu meningkatkan akselerasi logistik dan justru membuat ongkos logistik semakin mahal.

Perlu dicatat bahwa hal ini terjadi meskipun pemerintahan Jokowi telah gencar membangun infrastruktur berbayar, yaitu jalan tol, dengan jumlah yang cukup besar.

Sebut saja, Data BPJT PUPR menunjukkan bahwa dari Oktober 2014 hingga Maret 2023, pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.848,1 km, yang dianggap sebagai keberhasilan luar biasa dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya (2004-2014) yang hanya membangun jalan tol sepanjang 212 km.

Namun, ironisnya, pembangunan infrastruktur, publik harus berbayar dan generasi mendatang dibebani dengan utang, serta tidak memberikan dampak positif pada peningkatan LPI.

Ini namanya sudah jatuh, tertimpa tangga. Lantas untuk siapa pembangunan infrastruktur jor-joran tersebut?

Biaya logistik malah semakin mahal, dan skor LPI Indonesia menurun, menandakan kebijakan infrastruktur yang diambil oleh pemerintah adalah salah arah dan berdampak hukum bagi para pengambil keputusan hari ini.

Rekomendasi Untuk Perubahan

Untuk meningkatkan kinerja logistik Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintaha 2024-2029 kedepan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Evaluasi Mendalam terhadap Kebijakan Infrastruktur

Pemerintah harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur berbayar (tol). Perlu dipertimbangkan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih efektif dan berfokus pada pengembangan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan akselerasi logistik dan mengurangi ongkos logistik, bukan malah asik membangun tol berbayar.

Kedua, Prioritaskan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Logistik

Pemerintah harus memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur pendukung logistik, seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi lainnya. Infrastruktur ini akan berperan penting dalam memperlancar distribusi barang dan memperkecil biaya logistik.

Ketiga, Diversifikasi Sumber Pembiayaan

Pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan infrastruktur selain utang. Mengandalkan utang untuk pembangunan infrastruktur berisiko meningkatkan beban utang negara, sementara manfaat yang dihasilkan belum tentu sebanding.

Keempat, Peningkatan Kompetensi SDM dan Teknologi

Investasi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor logistik dan pemanfaatan teknologi yang canggih akan membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan logistik di Indonesia.

Kelima, Kolaborasi dengan Swasta dan Pihak Terkait

Pemerintah harus berkolaborasi dengan sektor swasta dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan infrastruktur dan menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan sektor logistik secara holistik. Tidak seperti saat ini, sektor swasta ditinggal dan BUMN dijadikan andalan untuk proyek-proyek yang ternyata BUMN hari ini neraca keuangannya berwarna merah.

Cek Juga

Dugaan Pelanggaran Terkesan Diabaikan, Nana Barak : Demokrasi Gagal Dikawal

Dugaan Pelanggaran Pemilu Terkesan Diabaikan, Nana Barak : Demokrasi Gagal Dikawal

SiwinduMedia.com – Penyelenggaraan pemilu 2024 sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kuningan, mendapat sorotan …