siwindumedia.com Berita Kuningan dan Indonesia Terbaru Hari Ini
Siwindumedia.com – Pemerintah telah menaikkan batas harga jual rumah subsidi untuk tahun 2023 dan 2024. Pemerintah punya target untuk menyediakan 220.000 unit rumah bersubsidi pada 2023 ini. Namun, ada salah satu tantangan, yakni naiknya harga jual rumah subsidi.
Kementerian PUPR mencatat, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibutuhkan 220 ribu rumah. Ini ditopang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 triliun, baik dari APBN maupun dana lungsuran.
“Tentu angka 220 ribu tadi kan mengacu ke harga rumah harga satu unitnya, dengan kenaikan (harga rumah subsidi) tentu pembaginya semakin besar. Sebelumnya, dari hitung-hitungan dimungkinkan naik jadi 229 ribu unit nah ini sedang dihitung oleh BP Tapera, paling tidak, (penyaluran) sama dengan yang RPJMN yang 220 ribu karena tidak bisa dihindari harganya naik pembaginya lebih besar, jadi jumlahnya berkurang. Kalau bisa 220 ribu aja sudah bagus ya,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna di Kementerian PUPR dalam acara Ngopi di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (21/7/2023).
“Tentu angka 220.000 itu mengacu pada harga satu unit rumah. Dengan kenaikan (harga rumah subsidi, itu pembaginya akan menjadi lebih besar,” imbuhnya.
Herry menerangkan, dengan harga sebelumnya, target pembangunan bisa meningkat hingga 229 ribu unit rumah. Namun, adanya harga baru membuat pemerintah dan BP Tapera harus putar otak.
Bisa dibilang, ketika harga satu unit rumah subsidi mengalami kenaikan, berarti alokasi pembangunan dari anggaran yang sudah diteken menjadi makin sedikit. Namun, Herry membidik tetap bisa merampungkan target yang dipatok.
“Tapi 6 bulan kemarin yang 70 sekian ribu atau 100 ribu (unit) mungkin ya pak itu sudah pakai harga lama, jadi yang baru kan hanya tinggal separuh,” sambung dia.
Sebelumnya, BP Tapera berencana untuk memperluas segmen kepesertaan bagi pekerja informal, seperti pedagang pasae hingga tukang cukur. Artinya, pekerja sektor itu bisa menikmati fasilitas cicilan kepemilikan rumah melalui layanan yang diberikan BP Tapera.
Perlu diketahui, sejauh ini, peserta BP Tapera masih dibatasi hanya untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, pejabat negara, pegawai BUMN/BUMD, pekerja swasta, hingga pekerja penerima upah. Sementara, pekerja sektor informal rencananya baru bisa menjadi peserta BP Tapera mulai Agustus 2023, bulan depan.
“Tahun ini akan memperluas peserta sasarannya adalah peserta mandiri. Ada dua kriteria, masyarakat bukan penerima upah atau informal, atau pekerja tidak tetap seperti honorer. Itu pakai skema-skema tabungan tapi pembayarannya pakai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam Media Briefing di Kementerian PUPR, Jumat (21/7/2023).
Sebagai informasi, per Juli 2023, penyaluran FLPP sudah mencapai 103.749 unit atau sekitar 47,15% dari target 220 ribu unit. Adapun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan batasan harga jual rumah subsidi untuk rumah tapak tahun 2023-2024.
Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan yang telah ditandatangani Menteri PUPUR Basuki Hadimuljono pada 23 Juni 2023.
