Perangi Politik Uang, KPK Imbau Masyarakat Tolak Serangan Fajar di Pemilu 2024
Politik uang mesti dihindari demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia saat ini maupun di waktu mendatang. (Foto: detiknews.com)

Perangi Politik Uang, KPK Imbau Masyarakat Tolak “Serangan Fajar” di Pemilu 2024

Siwindumedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta masyarakat menolak bentuk politik uang seperti serangan fajar di Pemilu 2024. Politik uang mesti dihindari demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia saat ini maupun di waktu mendatang.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat pada KPK, Wawan Wardiana dalam rangkaian kegiatan Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Bandung, Minggu (2/7/2023), menyampaikan bahwa bakal semakin banyak serangan fajar menjelang Pemilu 2024.

Sehingga KPK menggemakan motto hajar serangan fajar yang merupakan salah satu dari enam tugas mereka, yakni tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

“Hari ini upayanya tindakan lewat sosialisasi dan kampanye. Ada tiga pendekatan strategi pemberantasan korupsi, antara lain tangkap, pencegahan, dan pendidikan. Pencegahan dengan memperbaiki sistem, seperti upaya Pemkot Bandung lewat penyediaan aplikasi agar tidak adanya tatap muka langsung untuk mencegah tidak bertemunya masyarakat dengan penyedia layanan. Ini upaya agar tidak ada transaksional,” ujarnya.

Untuk itu, KPK memiliki misi untuk membangun budaya antikorupsi di seluruh Indonesia. Disampaikan Wawan, misi tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia terbebas dari perilaku koruptif. Dia menegaskan tiap kalangan di masyarakat mesti menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Baca Juga:  Gerindra-Demokrat CLBK, Basis Pendukung Prabowo Dinilai Makin Kuat di Pilpres 2024

KPK berharap masyarakat untuk saling bersinergi dalam membangun budaya antikorupsi. Langkah itu bisa dimulai dari rumah, lingkungan, sekitar, lingkungan pekerjaan, hingga lingkungan pemerintahan.

“Nilai-nilai ini yang ditanamkan dari masyakarat biasa sampai menengah atas. Semua nilai-nilai ini yang kami tanamkan melalui berbagai cara. Harapan kami ke depannya Kota Bandung menjadi Bandung Kota anti korupsi,” katanya.

Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna pun mengaku pemkot menyambut baik adanya kegiatan dari KPK ini dan mendukung maksimal apa yang menjadi tujuan KPK.

“Kami berkomitmen membangun Kota Bandung sesuai RPJMD yang telah disepakati. Meski perjalanan masih panjang dan terus berproses, masing-masing internal dari staf hingga pimpinan pemerintahan berusaha untuk mencegah korupsi secara bertahap. Apalagi, di era yang serba terbuka dan transparan, masyarakat bisa melihat sejauh mana progres kami. Mudah-mudahan dengan sistem yang kami bangun, bisa lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan,” katanya.

Bandung sendiri merupakan kota terakhir dari rangkaian Roadshow Bus Antikorupsi di Pulau Jawa. Setelah ini, Bus Antikorupsi akan kembali ke Jakarta untuk mengisi perbekalan. Selanjutnya, Bus Antikorupsi akan menyeberang ke Pulau Sumatera untuk berhenti di beberapa kota dimulai dari Jambi hingga Aceh.

Baca Juga:  32 Pengurus KPPG se-Kabupaten Kuningan Resmi Dilantik, Tresna: Siap Menangkan Golkar

Cek Juga

Gasspool! Karang Taruna Luncurkan Program Pendataan Pengurus Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kuningan

Gasspool! Karang Taruna Luncurkan Program Pendataan Pengurus Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kuningan

SiwinduMedia.com – Sesuai dengan amanat pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, mengenai keteraturan database pengurus …