Polemik Mahar 3,5 Miliar Picu Ratusan Kader Nasdem Indramayu Mundur Ramai-ramai
Mereka beramai-ramai melepas atribut partai, mulai dari baju hingga pencopotan branding partai NasDem di seluruh kendaraan operasional partai. (foto/ist)

Polemik Mahar 3,5 Miliar Picu Ratusan Kader Nasdem Indramayu Mundur Ramai-ramai

Siwindumedia.com – Ratusan pengurus Partai Nasdem, mulai dari tingkat DPD, DPC, hingga DPRt (ranting), di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ramai-ramai menyatakan keluar dari partai tersebut.

Salah satu alasan pemicu mereka mundur adalah adanya mahar politik dalam penentuan nomor urut bakal caleg pada Pemilu 2024.

Beredar video viral aksi protes kader DPD Partai Nasdem  Indramayu hingga ramai-ramai mengundurkan diri.

Video itu dibagikan akun Twitter @MurtadhaOne1, disebutkan bagi Calon Legislatif (Caleg) dari DPD Nasdem Indramayu jika ingin memperoleh nomor urut 2 diminta menyetorkan uang Rp3,5 miliar.

Akibat keputusan itu Ketua DPD Nasdem Indramayu beserta ratusan kader ramai-ramai mengundurkan diri dari partai.

“Tak terima diminta menyetor uang Rp 3,5 miliar agar bisa menempati nomor urut 2 dalam daftar caleg, Ketua DPD Nasdem Indramayu  beserta ratusan kader ramai-ramai mengundurkan diri secara massal pada Minggu (11/6/2023),” tulis @MurtadhaOne1.

Caleg Nasdem Indramayu Diminta Setor Rp 3,5 Miliar Ratusan Kader Kecewa Dan Mundur Massal - Editor.id

Terekam dalam video itu, kader Nasdem protes dengan cara melemparkan kaos dan mencopot stiker mobil bertuliskan Partai Nasdem.

Sementara menurut Ketua DPD Nasdem Indramayu  Yosep Husein Ibrahim alasannya mengundurkan diri karena permintaannya mendapat nomor urut 1 yang tidak diberikan oleh DPW Nasdem Jawa Barat.

Namun DPD Nasdem Indramayu jika  meminta nomor urut 2 diharuskan untuk menyiapkan uang Rp3,5 miliar.

“Di saat kami mempertanyakan tentang masalah nomor urut 3, di saat itu, DPW melakukan rapat dan memutuskan saya dipindahkan ke posisi nomor urut 2 dengan syarat Rp3,5 miliar harus disiapkan sebagai kompensasi,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengklaim terdapat ratusan kader DPD  Nasdem Indramayu yang mengundurkan diri karena masalah mahar tersebut.

“Kalau saya mengklaim atas Ketua DPD kurang lebih ada 100,” ujar Yosep.

Sejumlah Kader Mundur Karena Mahar Politik, Saan Mustopa Pastikan Caleg Partai Nasdem Indramayu Tetap Utuh 100 Persen                                                                                          Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa memastikan caleg di untuk Pileg 2024 utuh, meski sejumlah kader mundur.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Saan Mustopa, akhirnya angkat bicara pasca beredar viral video keputusan pengurus Nasdem di Kabupaten Indramayu yang beramai-ramai melepaskan sejumlah atribut, termasuk seragam dan kartu tanda anggota (KTA) Partai Nasdem.

DPW NasDem Jabar pun, mulai melakukan penyelidikan terkait isu mundurnya Ketua DPD NasDem Indramayu, Husen Ibrahim. Ketua DPD disebut-sebut mundur karena dimintai mahar Rp 3,5 miliar untuk menjadi Caleg DPR RI nomor urut 2.

Saan Mustopa menegaskan, partainya tak pernah meminta mahar apa pun pada Calon legislatif (Caleg)nya. Namun, pihaknya sudah menerima laporan dari beberapa kader terkait kasus itu.

“Nanti kita lihat. Laporan sudah dibuat. Kita lihat nanti. Ada beberapa kader yang sudah melaporkan. Kita lihat nanti,” ujar Saan kepada wartawan di Kantor DPW NasDem Jabar, Kota Bandung, pada Selasa (13/6).

Saan mengatakan, memang ada sejumlah kadernya bahkan yang maju sebagai Caleg memutuskan untuk mengundurkan diri tapi tidak seluruhnya.

“Pengurus tidak semua mundur karena masih ada juga bendahara beberapa struktur, Caleg mundur semua tidak juga,” katanya.

Saan menegaskan, masih ada lebih dari 50 persen Caleg dari NasDem di Indramayu yang memilih bertahan di partai. Sementara Caleg yang telah memutuskan untuk mengundurkan diri sudah disiapkan penggantinya.

“Kita pun sudah menyiapkan untuk pengganti berikutnya dan sudah kita antisipasi sampai nanti masa perbaikan di KPU Insya Allah 50 caleg di kabupaten Indramayu bisa kita penuhi,” paparnya.

Dia tak akan menghalang-halangi atau melarang kader yang mundur itu pindah ke partai lain. Sebab, keputusan perpindahan dari partai ke partai merupakan hak politik setiap orang.

“Silakan saja, itu hak politik dia gabung ke partai lain, kami tidak akan menghalangi, melarang silahkan aja. Tapi sekali lagi kita semua pernah jadi bagian keluarga besar. Jadi walaupun beda sikap politik dan sebagainya, yang namanya hubungan kemanusiaan ya tetap harus terjalin,” pungkasnya.

Cek Juga

35 Bangunan Dilaporkan Rusak Akibat 3 Kali Gempa Bumi Guncang Kuningan

35 Bangunan Dilaporkan Rusak Akibat 3 Kali Gempa Bumi Guncang Kuningan

SiwinduMedia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, merilis dampak kerusakan pasca …