siwindumedia.com Berita Kuningan dan Indonesia Terbaru Hari Ini
Siwindumedia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara. Akibat peryataan tersebut, sontak menimbulkan beragam komentar dari berbagai parpol.
Hal ini disampaikan Jokowi pada saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Jokowi juga menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar aturan.
“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif,” ucap Jokowi
“Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” imbuhnya.
Sementara itu, pihak istana buka suara soal pengakuan Presiden Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, cawe-cawe yang dimaksud Presiden Jokowi yakni dalam rangka mengawal pemilu serentak 2024 berlangsung jujur, adil, dan demokratis.
Sementara, untuk para peserta pemilu Presiden berharap semuanya dapat berkompetisi secara free dan fair karenanya presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.
Kemudian, Presiden ingin pemilihan mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu.
Di sisi lain, terkait pilihan masyarakat, Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat.
Respon PPP
Wakil ketua umum (Waketum) Partai PPP Arsul Sani mengartikan cawe-cawe yang dimaksud Jokowi ialah memastikan pemilu berjalan sesuai waktunya dan meminimalisir keterbelahan.
“Kalau saya memahami yang disampaikan Pak Jokowi itu dalam konteks memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung on schedule on time dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya. Namun memang istilah cawe-cawe itu kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu,” kata Arsul kepada para awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Arsul mengatakan luasnya tafsiran soal cawe-cawe Jokowi tak harus dilarang. Namun, dia meminta agar semua pihak jangan terlalu berlebihan memaknai cawe-cawe Jokowi.
“Ya itu di negara demokrasi kan kalau ada tafsir begitu kan juga bukan sesuatu yang harus dilarang, tetapi hemat saya kita itu kan juga jangan terlalu khawatir terlalu lebay karena bagaimana pun kita itu negara hukum,” kata Arsul.
Respon Gerindra
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal cawe-cawe untuk bangsa dan negara.
Ia menilai Jokowi ingin pemimpin terbaik untuk bangsa ke depan.
“Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
“Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut,” imbuh Habiburokhman.
Menurut anggota Komisi III DPR RI ini Presiden memiliki hak politik untuk menyampaikan aspirasi. Selama tak melanggar aturan pemilu, tutur Habiburokhman, hal tersebut sah dilakukan.
“Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi. Tapi harus disampaikan tidak melanggar aturan atau ketentuan, misalnya akan ada aturan kampanye, aturan keberpihakan, dan sebagainya,” pungkas Habiburokhman.
Respon PDIP
Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan cawe-cawe Jokowi tak akan mengintervensi hasil Pemilu 2024.
“Dari diksi dulu, ini (pandangan) bukan dari PDIP ya, ini dari subjektif saya. Cawe-cawe ini bahasa kosakata diksi Jawa, diksi Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah, tahu cawe-cawe itu artinya adalah akan ikut campur ikut, mewarnai,” kata Bambang Pacul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Dirinya mengatakan cawe-cawe Jokowi akan sesuai dengan keadaban dan kesantunan yang ada. Pacul memaknai pernyataan Jokowi sebagai kode yang baik.
“Tetapi cawe-cawe yang berlebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat. Maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawe yang sesuai dengan keadaban yang ada, kesantunan yang ada, kepatutan yang ada,” tutur Pacul.
“Itu adalah kode yang bagus bagi yang lain, Bapak Presiden (menyatakan) terbuka bahwa dia akan ikut campur nanti,” sambungnya.
Respon Demokrat
Waketum Partai Demokrat Benny K Harman menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara harus netral. Benny menilai Jokowi tak perlu cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara.
“Loh Presiden (Jokowi) itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Benny mengatakan alasan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara tak berdasar. Ia menilai jika itu jadi pertimbangannya, maka intervensi serupa bisa dilakukan oleh kepala dari lembaga negara yang lain.
“Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Apa semua begitu?” tutur Benny.
“Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan Presiden (Jokowi) itu harus netral. Boleh lah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu,” sambungnya.
Respon Nasdem
Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choiri atau Gus Choi merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengakui ikut cawe-cawe di Pilpres 2024.
Merespon hal itu Gus Choi mengatakan lakukan saja apa yang ingin dilakukan terserah.
“Kalau sudah tidak punya malu, lakukan apa saja sak karepmu (Terserah kamu),” kata Gus Choi dihubungi Selasa (30/5/2023).
Respon PKS
Sementara itu Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Iqbal juga ikut merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengakui ikut cawe-cawe di Pilpres 2024.
Menurut Iqbal sikap Jokowi tersebut bukan sikap presiden negarawan.
“Sikap Presiden Joko Widodo bukan sikap presiden yang negarawan,” kata Iqbal dihubungi Selasa (30/5/2023).
Iqbal melanjutkan harusnya Jokowi tidak perlu khawatir, karena calon-calon presiden yang ada secara pendidikan dan pengalaman lebih baik dari Presiden Jokowi.
“Apalagi Anies Baswedan yang juga alumni UGM, ahli ekonomi dan seorang pendidik,” tegasnya.
Menurut Iqbal seharusnya seorang presiden memiliki sikap negarawan menjadi pengayom semua calon presiden.
“Etikanya seorang presiden adalah negarawan, menjadi pengayom semua calon, tanpa membedakan dari partai mana, apalagi kandidat yang ada pernah membantunya dalam kabinet,” tutupnya.
