Pakar Kebijakan Publik Nasional Kritisi Pemda Kuningan di Akhir Periode Kepemimpinan Acep-Ridho

SiwinduMedia.Com – Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Nasional, memberikan kritikan pedas terhadap kebijakan Pemda Kabupaten Kuningan di masa akhir periode kepemimpinan Bupati H Acep Purnama dan Wakil Bupati HM Ridho Suganda.

Mengawali pernyataannya saat menggelar media gathering di Club House Barcony View, Jalan Raya Winduhaji Kuningan, Selasa sore (4/4/2023), Achmad Nur Hidayat memaparkan bahwa Kuningan merupakan Kabupaten subur yang bagian timurnya adalah dataran rendah, sedangkan di bagian barat berupa pegunungan. Luas wilayah administrasi Kuningan terbagi dalam 32 Kecamatan, 361 Desa dan 15 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar 1,198,814 di tahun 2021.

Kuningan Menuju 2045 Mencapai Kemajuan Ekonomi Berbasis Inovasi Pertanian dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Kuningan, kata Achmad, sebenarnya wilayah yang hijau dan indah namun ekonomi Kuningan terbilang masih terbelakang. Kuningan memiliki permasalahan ekonomi yang cukup serius, diantaranya adalah kemiskinan ekstrem. Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam kategori kabupaten dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat.

“Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 mencapai 140,25 ribu jiwa, dengan persentasenya tinggi mengingat jumlah penduduk Kabupaten Kuningan hanya sekitar 1,2 juta jiwa. Kuningan merupakan kabupaten ke-2 termiskin se-Jawa Barat. Dari total 27 Kabupaten, kemisikinan di Kuningan tercatat 12,76 persen (2022), tidak berbeda jauh dengan Kabupaten Indramayu 12,77 persen,” papar ANH, sapaan akrabnya seraya memperlihatkan Grafik Tingkat Kemiskinan Ektrem di Jawa Barat berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat.

Meskipun kemiskinan sedikit turun sebesar 0,34 persen dari tahun 2021 yang menyentuh angka 13,10 persen. Namun, kata ANH, angka tersebut masih jauh di atas angka Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 8,06 persen. Gelar Kabupaten termiskin ekstrem adalah gelar yang harus diubah, karena potensi ekonomi Kuningan sebenarnya sangat besar.

“Kuningan langitnya begitu tinggi namun terbang penduduknya begitu rendah. Ada ruang besar untuk terbang lebih tinggi lagi bila dikelola dengan benar,” sebutnya.

Selain kemiskinan, ANH menyebut masalah ekonomi lainnya di Kabupaten tingkat penganguran terbuka (TPT). Jumlah TPT Kuningan sendiri sebesar 9.81 persen, termasuk 6 Kabupaten/Kota terbesar penganguran dari 27 Kab/kota se-Jabar. Data pada Agustus 2022 terdapat 6 Kota/Kabupaten pengangguran terbesar adalah Kota Bogor, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Kuningan.

“Lima kabupaten TPT tinggi disebabkan belum kembali normalnya kinerja industri manufaktur. Namun TPT Kuningan lebih disebabkan ketiadaan inovasi sektor pertanian dan perkebunan,” ujar ANH.

Terkait Upah Minimum yang rendah di Kabupaten Kuningan, ANH mengatakan tidak dikembangkan untuk menarik investasi. Upah minimum Kabupaten Kuningan termasuk yang empat terendah dari 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Dengan upah minimum Rp2,101,734 per bulan, sebenarnya cukup menarik untuk investasi. Namun belum ada upaya serius mengembangkan investasi di Kuningan. Sektor investasi di Kuningan punya potensi besar, namun selama ini belum dikembangkan. Terlihat kurangnya wawasan investasi dari para penyelenggara pemerintahan daerah,” ungkap ANH.

ANH yang merupakan Pakar Kebijakan Publik Nasional pituin Kuningan ini menuturkan, belanja daerah tidak efektif, karena dipandang lebih banyak belanja untuk keperluan birokrasi daripada untuk rakyat. Hal ini terlihat dari rendahnya belanja pembangunan (modal), yakni 10,45% lebih rendah dibandingkan rerata se-Jabar 12,07%.

“Komponen Belanja Operasi Kabupaten Kuningan termasuk sangat besar. 72,10% yang terbagi atas Belanja Pegawai (40%) dan Belanja Barang dan Jasa (31,10%). Belanja Operasi Kabupaten Kuningan sebesar 72,10% lebih boros daripada rerata se-Jabar 70,69%. Belanja untuk keperluan birokrasi pada akhirnya menyebabkan defisit anggaran,” tutur dia.

Patut diingat, lanjut ANH, Kabupaten Kuningan merupakan Kabupaten terburuk kinerja se-Jabar, karena menyumbang defisit yang besar. Pemerintah Daerah enggan menyampaikan rencana program menekan angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan.

Kuningan Perlu Arah Baru, Perlu Orientasi Baru untuk Menjadi Kuningan Makmur, Agamis, dan Pinunjul. Bagaimana Caranya?

Ada 7 saran arah baru Kuningan yang disampaikan ANH. Diantaranya adalah Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kuningan, Program Penyediaan Lapangan Kerja, Program Penguatan Investasi Daerah, Program Infrastruktur Dasar, Program Renegoisasi DAU dan DAK kepada pemerintah Provinsi dan Pusat, Program Reinventing Pariwisata Kuningan, dan Program Penguatan Ekonomi Kreatif.

Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kuningan yang tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan perkapita. Kabupaten Kuningan perlu meningkatkan Upah Minimum Kabupaten minimal sebesar inflasi.

“Melakukan promosi ekonomi dan pasar, terutama di bidang pertanian dan Pariwisata, meningkatkan belanja modal untuk infrastruktur seperti pelebaran jalan utama menuju ke Cirebon dan Ciamis, serta Majalengka. Ini agar memudahkan masyarakat untuk beraktivitas dan berbelanja,” saran ANH.

Kemudian, Program Penyediaan Lapangan Kerja Kuningan. Diantaranya dengan cara mengundang investor pariwisata nasional, terutama Investor untuk penguatan Destinasi (point of interest) di Kuningan. Transformasi pekerja informal petani menjadi petani skala industry kecil (hilirisasi pertanian).

“Memperkuat balai pelatihan daerah dengan kerjasama industri lokal yang sudah ada. Lalu memberikan akses permodalan mudah kepada Petani dan Pedagang retail,” sarannya.

Selanjutnya, Program Penguatan Investasi Daerah Kuningan, ANH menyampaikan cara. Diantaranya dengan mempermudah perizinan yang terintegrasi, menyediakan advice planning dalam tata ruang daerah, menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara yang fokus kepada pertanian, seperti Jepang, Korea, Rusia, AS dan China,” saran ANH.

Berikutnya yang ditawarkan ANH, yakni Program Infrastruktur Dasar Kabupaten Kuningan melalui tahapan pembangunan dengan berfokus memperbaiki irigasi sawah, meningkatkan kemudahan akses jalan usaha antar desa (intra Kabupaten), mempermudah akses wisata dari wilayah tetangga, terutama Cirebon, Jakarta, Majalengka dan Ciamis (antar Kabupaten).

Untuk Program Renegoisasi DAU dan DAK kepada Pemerintah Propinsi dan Pusat, menurutnya, Kabupaten Kuningan dalam hal ini dibutuhkan leadership kuat untuk membangun komunikasi dengan Kepala Daerah Provinsi dan Pemimpin Pusat, baik eksekutif maupun legislatif. Sedangkan terkait Program Reinventing Pariwisata, Kabupaten Kuningan harus mengintegrasikan antara agrowisata, landscape dan UMKM.

“Mengintegrasikan Pariwisata sebagai destinasi dengan Ekonomi Kreatif sebagai konten, meningkatkan branding pariwisata melalui program digital promotion secara serius, dan memperbanyak Feasibility Study untuk destinasi-destinasi potensial untuk menjaring banyak investor,” papar ANH.

Terakhir, untuk Program Penguatan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kuningan, ANH menawarkan cara dengan membangun ekosistem ekonomi kreatif. Yakni dengan meningkatkan edukasi dan sertifikasi kelayakan, mengadakan program-program motivasi dan apresiasi karya-karya ekraf, memfasilitasi pengembangan dan aktualisasi ide ekonomi kreatif melalui penyediaan infrastruktur, serta melakukan kegiatan promosi dan pengembangan jaringan untuk mengembangkan akses pasar bagi para pelaku ekraf.